Perlunya Lembaga Survey Politik Yang Memiliki Kompetensi dan Integritas
Catatan Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn
BAROMETERMAS.COM. Jakarta, - Ramainya hasil lembaga survey yang bermunculan jelang pemilu 2024 terkadang membuat pikiran masyarakat menjadi bingung atau apatis dengan hasil survey yang ditampilkan lembaga-lembaga survey. Apatis Nya sebagian besar masyarakat terhadap hasil lembaga survey khususnya untuk capres dan cawapres dalam setiap minggu berbeda-beda satu dengan yang lain nya. Ada apa sebenarnya dengan lembaga survey tersebut, lantas apa yang menjadi tolak ukur sebuah lembaga survey agar dapat dikatakan lembaga yang memiliki kompetensi dan integritas.
Setiap kali menjelang perhelatan politik kita akan sering mendapatkan hasil survei yang menginformasikan kemungkinan tingkat ketokohan (popularitas) keterpilihan (elektabilitas) calon pemimpin atau partai politik di Indonesia lengkap dengan analisis penelitiannya. Hasil survei tersebut kemudian di-blow up oleh media massa dan media sosial secara masif, rilis hasil survei sambung-menyambung dari lembaga yang berbeda sehingga banyak lembaga survei yang terkenal di masyarakat. Dan pada hari pencoblosan ada lomba hitung cepat (quick count) antar lembaga survei untuk menentukan siapa pemenang dari perhelatan demokrasi tersebut.
Untuk mendapatkan hasil survey yang bisa dipertanggung jawabkan, sangat diperlukan lembaga survey yang memiliki kompetensi dan integritas, sehingga hasilnya bisa dijadikan rujukan.
Kompetensi berkaitan dengan kemampuan lembaga survey dalam menganalisis data yang masuk. Surveyer hadir pada saat quick count. Surveyer memiliki ilmu statistik dan ilmu lainnya. Jika mensurvey persoalan toleransi misalnya, maka dalam mensurvey ada orang yang mengerti tentang agama. Sementara integritas berkaitan dengan kejujuran sebuah lembaga survey terhadap data yang didapat.
Bila dipetakan, ada empat tipologi lembaga survey di Indonesia. Pertama lembaga survey yang berkompetensi dan berintegritas. Tipe lembaga survey ini sangat bagus dan berkualitas. Kedua, lembaga survey yang berkompetensi tapi tidak berintegritas, lembaga survey ini tidak ada kejujuran dalam mensurvey. Ketiga, lembaga survey yang berintegritas tapi tidak berkompetensi. Keempat, ada lembaga survey yang tidak mempunyai kompetensi dan tidak mempunyai integritas.
Sebuah integritas adalah berkaitan erat dengan kejujuran terhadap data dan fakta yang dilakukan lembaga survey dan hasilnya dipublikasikan untuk konsumsi masyarakat baik itu pendukung maupun masyarakat pemilih dapat diartikan secara luas untuk dapat mempengaruhi pikiran orang untuk memilih atau mendongkrak para calon khususnya.
Jika lembaga survey mengedepankan kejujuran dalam menyuguhkan data dan fakta hasil kajian yang sebenarnya maka dapat dikatakan lembaga survey tersebut memiliki kompetensi dan integritas.
Hal ini juga berkaitan erat dengan integritas peneliti di mana mereka harus benar-benar jujur secara ilmiah bahwa survei ini adalah penelitian ilmiah dengan mencari kebenaran ilmiah. Bukan menyenangkan kelompok yang membiayainya dengan mengubah data dan hasil penelitian, baik secara radikal maupun secara terselubung agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Karena bilamana ada motivasi tersebut, sesungguhnya telah terjadi pelacuran ilmiah yang sangat tidak pantas dilakukan.
Survei juga harus memublikasikan metode penelitian secara lengkap ke masyarakat. Bukan hanya jumlah waktu dan tempat pengambilan sampel, melainkan juga harus dijelaskan siapa yang mengambil sampel dan parameter apa yang digunakan harus baku. Hal ini agar hasilnya benar-benar valid secara ilmiah.
Menghadapi pemilu 2024 dalam menentukan pemimpin masa depan Indonesia yang benar-benar berkualitas hendaknya peran lembaga survey harus benar-benar independen agar pengaruh di masyarakat dalam memilih Pemimpin nya tidak salah pilih karena terpengaruhi oleh hasil survey yang tidak valid atau mungkin ada pesanan.
Kita sebagai bangsa besar yang berdiri di satu negara hukum dan negara yang beragama hendaknya taat hukum negara tidak menyebar kebohongan dan juga taat dengan hukum agama yang nantinya juga ada hukum agama di akhir hidup kita masing-masing jika menyebar kebohongan, hal ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama dalam menghadapi pilpres 2024 yang sejuk dan damai untuk menentukan Pemimpin Indonesia Maju menyongsong 2045 Indonesia Emas.
(DIN)